Berikut Profil, Rekam Jejak, Kekayaan 10 Nama Capim KPK yang Sudah Disetujui Jokowi

Berikut Profil, Rekam Jejak, Kekayaan 10 Nama Capim KPK yang Sudah Disetujui Jokowi



Jakarta – Sebanyak 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK capim) sudah ada di tangan Presiden Jokowi. Namanya diserahkan oleh Komite Capim KPK pada hari Senin 2 September di Istana Presiden.
Mereka adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri, Auditor BPK I Nyoman Wara, Jaksa Penuntut Johanis Tanak, Advokat Lili Pintauli Siregar, Dosen Luthfi Jayadi Kurniawan, Hakim Nawawi Pamolango, Dosen Nurul Ghufron, Dosen Sekretaris Kabinet PNS, Robi Arya, dan pegawai negeri Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.
Sepuluh capaian KPK telah melalui sejumlah tes mulai dari administrasi, pembuatan kertas, psikologi, penilaian profil, hingga akhirnya mengambil tes medis dan publik.
Ketua Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan nama-nama yang diajukan kepada Presiden Jokowi melalui banyak pertimbangan dan masukan publik.
Jokowi juga berterima kasih atas kerja keras panitia yang memilih 376 pendaftar untuk menjadi 10 nama capim KPK.
"Terima kasih sebanyak mungkin karena saya melihat kerja keras yang panjang dalam memilih dari awal hingga hari ini, mungkin hanya 20 atau 10, saya belum tahu," kata Jokowi ketika bertemu dengan komite di Merdeka Istana, Jakarta, Senin, Agustus 2019.
Jokowi menambahkan, sekarang adalah era keterbukaan. Dia meminta masukan dari masyarakat dan angka-angka dapat dijadikan catatan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan Pansel.
Di tengah proses seleksi hingga penyerahan 10 nama capim KPK, desakan agar Presiden mengevaluasi kinerja Pansel terus mengalir. Ketua komite KPK dinilai tidak dapat menangkap anggota tim KPK yang memiliki rekam jejak yang baik.
Salah satunya dari Koalisi Pengawal Kapal KPK. Mereka meminta agar Jokowi mencoret nama yang diduga memiliki rekam jejak yang buruk.
Apa dorongan untuk mencoret capim KPK? Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah menyetujui 10 nama capim KPK yang diusulkan oleh komite. Keputusan Jokowi mengatakan bahwa Moeldoko adalah final.
"Ya, ini final (10 nama KPK capim)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Dengan begitu, 10 nama capim KPK siap diajukan oleh pemerintah ke DPR untuk uji kemampuan dan kepatutan. Moeldoko mengatakan bahwa Jokowi percaya bahwa komite memiliki kredibilitas dalam memilih kandidat KPK.
"Ya, Presiden sudah memerintahkan delegasi wewenang, dia pasti sudah memikirkan saat membentuk tim seleksi, dia sudah memikirkan kredibilitas yang bersangkutan, dan sebagainya," jelasnya.
"Intinya adalah tim seleksi telah melakukan tugasnya, itu sudah cukup. Saya mengerti. Yang tersisa adalah melihat ke DPR dalam urutan itu. Jadi mereka telah melaksanakan tugasnya, melaporkan presiden, dan mengirimkannya ke DPR, "lanjut Moeldoko.
Menurutnya, sebelum 10 capung KPK diserahkan kepada Presiden, panitia telah menerima masukan dari masyarakat. Jadi, Moeldoko menganggap bahwa Jokowi tidak perlu lagi mendengar masukan dari publik mengenai rekam jejak 10 lembaga nirlaba.
"Periode seleksi hingga 10 sudah lama. Di situlah peran masyarakat memberikan masukan, benar. Cook ingin mundur lagi," kata Moeldoko.
Anggota Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa berharap kanselir KPK benar-benar serius mempertimbangkan 10 nama yang telah dipilih melalui biodata, karier, kapasitas, dan kemampuan. Dia tidak ingin seluruh nama ditolak oleh DPR.
"Jangan seperti pengalaman hakim agung terakhir, KY (Komisi Yudisial) mengirim kami untuk terus menolak, tidak sampai kami menolak 10 orang," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (09/9 / 2019).
Desmond mengatakan, jika 10 nama tersebut tidak memiliki kapasitas sesuai dengan tugas besar KPK dan masalah korupsi di Indonesia, maka presiden dapat mengeluarkan aturan untuk menunda 10 nama tersebut.
"Jika kualitas orang ini lebih buruk daripada yang ada hari ini, ya nanti, presiden dapat mengeluarkan surat lebih awal untuk Keputusan Presiden untuk menunjuk seorang pemimpin sementara KPK seperti terakhir kali. Jadi jangan berharap 10 orang ini untuk melarikan diri, 5, 3, tentu saja tidak lebih dari 5, "katanya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah berpendapat bahwa proses pemilihan kepemimpinan KPK saat ini di tangan Presiden Jokowi perlu didukung dan dijaga bersama.
"Selanjutnya, kita masih perlu mengawasi proses di DPR nanti," katanya, Selasa, 3 September 2019.
Febri mengatakan, ada beberapa hal penting yang perlu dilihat dan bisa ditarik dari proses seleksi capim KPK. Salah satunya, kecintaan publik terhadap KPK sangat menonjol sehingga ada dukungan dan pengawasan dari berbagai organisasi masyarakat di banyak daerah.
"Dan, bahkan para guru dan profesor bangsa dari sejumlah universitas juga terlibat secara aktif. KPK mengucapkan terima kasih dan undangannya untuk secara lebih intensif mengawasi proses selanjutnya," kata Febri.

Rekam Jejak KPK Capim
Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, dari 10 capim KPK yang diserahkan kepada Presiden Jokowi, ada lebih dari satu orang yang bermasalah. Namun, ada juga yang memiliki rekam jejak yang baik.
"Saya juga tidak ingin mempromosikan, karena tidak mengangkat yang buruk juga. Lebih dari satu ya. Itu artinya masih ada peluang," kata Agus, Selasa (3/9/2019) ).
Ia mengatakan, Jokowi harus mendapat masukan dari timnya, bahwa itu tidak diatur bahwa harus ada perwakilan lembaga tertentu di pimpinan KPK. Baik itu polisi, jaksa penuntut, dan pengadilan.
"Kami berharap bahwa rekam jejak atau informasi yang diberikan kepada publik atau lembaga KPK dilihat secara objektif, jika perlu divalidasi untuk tidak membuat lembaga KPK disandera," katanya.
Kata Agus, agar Jokowi bisa membuktikan janji kampanyenya, maka ia bisa memperkuat KPK dengan memilih kandidat yang sangat minim walaupun mungkin tanpa catatan rekam jejak yang buruk.
"Jika memang, berdasarkan pertimbangan presiden, ada masalah, jangan ragu karena ini bukan bidang politik, ingat, ini yurisdiksinya," katanya.
Ia mengatakan, proses selanjutnya yang akan diperiksa adalah saat fit and proper test atau fit and proper test KPK di DPR. Setiap kandidat dapat berada di posisi bawah dan atas.
"Karena itu, penting bagi presiden untuk memastikan bahwa kandidat yang dikirim ke DPR benar-benar memiliki kualifikasi, rekam jejak yang baik, sehingga DPR tidak perlu melobi untuk lobi politik," kata Agus.
Dia berharap bahwa DPR akan menerima masukan dari publik mengenai rekam jejaknya dan lainnya untuk memperkuat KPK. Bisa juga bahwa keahlian anggota dewan dimaksimalkan untuk memperdalam masukan publik.
"Jangan hanya membatasi kandidat untuk menyampaikan visi dan misi di DPR, itu bisa dilakukan. Tetapi penting bahwa DPR melakukan pendalaman sendiri," kata Agus.
Sementara itu, Peneliti Senior di Universitas Gadjah Mada (UGM) Pusat Studi Antikorupsi (Pukat) Zainal Arifin menyoroti pernyataan Presiden Jokowi tentang meminta masukan dari masyarakat untuk mengoreksi apa yang telah dilakukan komite capim KPK.
Menurutnya, ini benar karena dia ingin mengatur hasil panitia yang dianggap bermasalah di tingkat publik.
"Karena orang-orang yang dibawa oleh panitia adalah beberapa orang yang telah ditolak oleh publik berdasarkan data. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi, menurut saya, benar ketika dia mengatakan bahwa hasil dari komite ini masih akan dipertanyakan kepada publik , "kata Zainal.
Katanya, ada tiga hal yang bisa dilakukan Jokowi. Pertama, memanggil lembaga-lembaga terkait, seperti media dan tokoh masyarakat untuk mengklarifikasi komite.
"Kedua, dalam imajinasiku, Pak Jokowi dapat mendorong lima nama superior, langsung dari 10 nama ada beberapa nama yang agak mendapat catatan dari masyarakat. Saya harap kemudian Pak Jokowi ingin menuliskan lima nama yang dia telah mencalonkan dan lima nama, kemungkinan peringkat lima nama dalam urutan nomor 1-5 ketika ia mendorong DPR, "katanya.
Ketiga, Zainal berharap bahwa Jokowi dapat menggunakan partai koalisinya yang mendukung yang mencapai 61 persen di parlemen, mengawasi uji kelayakan dan kepatutan di DPR, setelah menunjuk lima dari 10 kandidat.
Dia berharap bahwa DPR dapat memilih orang-orang yang berkualitas sebagai kepemimpinan periode baru KPK. Dia juga berharap bahwa kepemimpinan yang terpilih dapat memperkuat mereka yang sudah baik dan meningkatkan mereka yang masih kurang di KPK.
"Saya sederhana, semua pemimpin memiliki plus dan minus, tetapi yang terakhir juga memiliki minus dan minus, itu mudah untuk memperkuat minus dan kemudian memperbaiki minus," kata Zainal.
Next Post Profile, Track Record, Wealth 10 KPK Nama Capim Yang Telah Disetujui oleh Jokowi ditampilkan sebelumnya dalam Berita HOT & HEBOH Terbaru. .



Source link

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *